JAKARTA, TRIBUNUS.CO.ID - Komnas HAM menolak ide pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pengaktifan Koopssusgab yang merupakan tim gabungan dari satuan elite TNI, saat ini terlalu berlebihan.”Yang kita hadapi ini bom nggak jelas. Bom kampung, bom rusun. Saya tidak ngomong kualitas kebiadabannya, tapi ini kualitas ancamannya. Kalau itu cukup dengan polisi, ngapain kita ribut-ribut pakai Koopssugab,” kata Anam di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).
Menurut Anam, Koopssusgab layak diaktifkan jika tingkat ancaman aksi teror telah mencapai skala tinggi. Dia mengatakan, situasi saat ini masih bisa ditangani oleh kepolisian. Lagipula, sebut Anam, tak ada payung hukum yang jelas bagi Koppsussgab dalam menjalankan tugasnya. “Kami dari dulu mendorong militer kita kerja dengan profesional. Tapi jangan dirusak kayak begini, ditarik-tarik kasihan mereka. Ayo kita rumuskan, kita kasih kehormatan kepada militer untuk menangani terorisme yang skalanya tinggi. Kalau masih skalanya rendah cukup polisi,” ujar Anam.
Dia menyayangkan apabila pasukan elite TNI ini hanya diperbantukan menangani aksi teror sepele. Menurut Anam, hal ini hanya akan menyenangkan pelaku aksi teror.Ia mengatakan, diperlukan perincian jelas soal skala teror yang patut ditangani militer.”Jelasin skalanya apa, jangan tiba-tiba. Ini yang diinginkan oleh para teroris itu, mereka melakukan kecil-kecil begitu, tapi reaksinya kita kegedean. Ini yang diharapkan oleh mereka,” ucapnya. “Ini yang menurut saya kita punya potensi kebablasan menggunakan Koopssusgab ini. Pasukan elit, kok disuruh begini sayang,” ujar Anam. (@)
Admin 081357848782 (0)