-->

Kebenaran Tudingan Berita Hoax Terkait KTP Bodong, Banwaslu Sum-Sel Temukan 28.056, Mata Pilih Bermasalah TMS dan Kesalahan Data.




BANYUASIN,  TRIBUNUS.CO.ID  – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Banwaslu) Harus turun gunung mengecek kebenaran data mata pilih jelang Pilkada yang tinggal menghitung hari di Kabupaten Banyuasin, bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)  Kabupaten Banyuasin di satu titik Chros ceex di temukan selisih dengan jumlah yang besar dampak dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bodong seperti yang diberitakan beberapa hari lalu,yang di tuding Pemerintah Daerah Banyuasin Berita Hoax ,Jumat (06/04).

Hal itu berdasarkan hasil uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018. Banwaslu Provinsi Sum-Sel menemukan ribuan data pemilih yang bermasalah,(08/04)

Hal ini di akui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Iswadi, S.Pd melalui Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Ibzani saat di tanya wartawan terkait Adanya Banwaslu Provinsi Sum-Sel mengkros ceex langsung ke lapangan ia kita menemukan data pemilih yang terindikasi bermasalah di 19 Kecamatan. Sebanyak 8016 nama terindikasi tidak memenuhi persyaratan (TMS) dan 20040 kesalahan data. total nya 28.056 mata pilih.

Baca juga di bagian ini : Pemerintah Tak Mampu Menjamin Perlindungan Hak Privasi Warganya

“Jadi panwaslu menerima data DPS dari KPU Banyuasin by name by address. Selanjutnya, jajaran kami melakukan pencermatan bersamaan dengan tahapan uji publik,” terang dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (05/04) kemarin

bzani menguraikan, dari ribuan data pemilih yang bermasalah, ditemukan pemilih ganda identik. Yaitu kesamaan nama, Nomor Induk Keluarga (NIK), nomor kartu keluarga (KK), dan alamat.

“kami temukan kesalahan penulisan nama pemilih nama, kesalahan alamat pemilih, kesalahan tulis data pemilih, dan elemen tidak lengkap lainnya,” beber dia.

Pihaknya juga menemukan pemilih tidak dikenal, pemilih tidak cukup umur, dan pemilih telah meninggal dunia. Ditemukan pula pemilih yang pindah domisilih.

“Saat ini pemilih yang bermasalah terdaftar dari hasil uji publik tersebut sebanyak 3774 pemilih,” tandas dia.

Di tempat Terpisah Ketua KPU Banyuasin Dahri, M.PdI melalui Komisioner KPU Banyuasin Salinan, S.Sos, M.Si mengatakan, bahwa sebelumnya, KPU Banyuasin memang mengharapkan ada masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin. Khususnya dalam tahapan uji publik DPS.

“Khusus kepada Panwas kita meminta agar DPS ini dicermati dan kemudian memberi rekomendasi secara tertulis kepada KPU Banyuasin. Masukan ini penting karena panwas berperan turut menentukan derajat data pemilih kita,” kata Komisioner KPU Banyuasin Salinan, saat dihubungi via telpon, Kamis (05/04)

Dikatakan dia, memang hasil uji publik dan pencermatan DPS juga menemukan 8016 pemilih tak memenuhi syarat. Ada juga laporan pemilih yang mengoreksi data dan laporan pemilih baru.

“Ya memang ada 8016 pemilih tak memenuhi syarat dan 20040 yang salah data dan kesalahan ini dari setiap PPK di 19 Kecamatan semuanya akan diperbaiki,” jelas dia.

Sementara tokoh muda Salim GM mengapresiasi Panwaslu yang terus menerus berupaya mengkoreksi setiap tahapan Pilkada termasuklah DPS ini.

“Luar biasa kami acungi dua jempol kinerja Panwaslu mengawal lajunya Pilkada agar terciptanya Perta demokrasi damai, DPS hingga nanti ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan kunci dari keberhasilan pemilu,” ujarnya.

Kepada Panwaslu yang tergabung dalam Gakumdu tentu tidak sendirian masyarakat mendukung penuh upaya panwaslu.

“Kami yakinkan bahwa panwaslu tidak sendirian kami ada bersama kalian, kata kuncinya jika hasil DPT yang di keluarkan KPU benar dan tidak meleset Pilkada maka tentulah mengahasilkan kondusifitas Pilkada damai,” tegasnya

Sumbangsi sebagai masyarakat Banyuasin yang menginginkan pilkada berkualitas tentu jadi harapan bersama, dengan demikian jangan sampai masyarakat jadi korban oleh sistem atau proses pilkada bermasalah.

“Jika nanti ditemukan ada pelangaran hukum dan kesalahan dalam prosesnya dalam tahapan pesta ini bermasalah dengan tegas akan kami laporkan ke Gakumdu dan menentukan proses pilkada nantinya. Tidak hanya di situ kami akan dorong turun kejalan melakukan aksi demo besar besaran secara damai, agar terwujudnya Pilkada berkualitas dan bermartabat,” jelasnya. (rn)

0 Komentar

Lebih baru Lebih lama