SURABAYA, TRIBUNUS.CO.ID - Banyaknya diskriminasi dan kriminalisasi yang dialami beberapa jurnalis di Indonesia. Akhirnya membuat ratusan insan pers di Surabaya, Jawa Timur, bersimpati atas “Pemberedelan Pers” dengan melakukan aksi solidaritas dan menyuarakan aspiranya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (2/7/2018).
Dalam kegiatan aksi solidaritas jurnalis jawa timur tersebut, diikuti puluhan anggota dari media dan organisasi wartawan menuai simpati dari rakyat.
Banyak masyarakat yang melihat bahwa aksi tersebut sangat mengundang keprihatinan, dengan adanya peristiwa itu menunjukan bahwa semakin tidak menentunya sistem yang dibangun oleh para penguasa sehingga mereka dapat mengkriminalisasi insan pers seenaknya.
Dalam hal ini, tuntutan yang di lontarkan ratusan wartawan dari berbagai daerah Jatim meminta Ketua Dewan Pers agar turun tahta. Pasalnya kinerja para pengurus Dewan Pers pusat tidak berfungsi semestinya sebagai pelindung dan pengayom insan pers yang ada dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999.
Para peserta aksi yang di wakili oleh beberapa lembaga Pers dan perusahaan Pers yang ada di Jawa Timur khususnya Surabaya dan sekitar ini berangkat dari rasa solidaritas yang tinggi, ditambah dengan rasa tanggung jawab sebagai insan pers yang kesehariannya mereka bertugas untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat.
“Kok bisa ya wartawan demo, padahal selama ini gak pernah kita temui kejadian seperti ini. Mereka selama ini menjadi jendela bagi kami dalam memberikan informasi. jika mereka para wartawan ini di sudutkan berarti ada sistem yang salah di internal Dewan Pers” ucap Yanto salah satu masyarakat yang menyaksikan saat aksi demo berlangsung.
Diantara sikap yang diberikan oleh para insan pers ini adalah menuntut agar ketua dewan pers diganti. Sebab selama kepemimpinannya, mereka tidak berfungsi dengan baik. Apalagi tampak ogah ogahan dalam menyikapi suatu permasalahan yang melibatkan insan pers.
Terbukti dengan banyaknya permasalahan beberapa kasus yang melibatkan wartawan, Mereka (Dewan Pers) seolah olah tutup mata, padahal seharusnya Dewan Pers harus ada di tengah konflik yang melibatkan para awak media dan harus mempedulikan nasib wartawan yang Sebenarnya dilindungi undang-undang Pers.
Tak hanya itu, aksi demo pun hampir memanas ketika para peserta aksi ingin memasuki area gedung DPRD Provinsi Jatim di Jl.Indrapura. Para petugas keamanan dari pihak Polri menghalau dengan kekuatan penuh. Semestinya hal itu tak perlu terjadi. sebab para Wartawan ini kan Mitra bagi Polisi. dengan kesanggupan dan negosiasi yang ditempuh bahwa para wartawan ini tidak akan melakukan hal yang anarkis. namun apa daya pihak kepolisian tetap tidak mengijinkan rombongan aksi masuk ke teras gedung.
“kok lucu ya, kita ini jurnalis, bukan teroris. jadi kenapa harus takut dengan kami. para anggota dewan pun tak ada yang keluar, bahkan kita di suruh masuk ke dalam gedung dengan perwakilan. sedangkan yang kami inginkan adalah duduk bersama melakukan dialog secara terbuka, dan ketika kami menyampaikan Aspirasi para jurnalis yang ada di sini semuanya dapat mengerti serta dipahami dengan baik. itu harapan kami” tegas Agus salah satu wartawan yang ikut hadir. (21k)
Admin 081357848782 (0)