Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., dan pejabat utama Polda Papua mengikuti arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam kegiatan sosialisasi program perlindungan sosial melalui Zoom Meeting yang digelar secara terpusat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Cenderawasih Mapolda Papua Lama tersebut turut diikuti para Kapolres/ta jajaran secara daring maupun luring serta para Kapolsek melalui Zoom Meeting.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam memastikan informasi dan hasil pendataan di lapangan dapat disampaikan secara tepat, akurat, dan menjadi bahan tindak lanjut bagi pihak terkait.
“Yang perlu kita pastikan adalah setiap informasi yang diperoleh dapat disampaikan secara tepat dan akurat. Apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan perhatian atau tindak lanjut, hasil survei maupun informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan koordinasi,” ujar Kapolri.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Drs. K.H. Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa akurasi data menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan program perlindungan sosial pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data bersama untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.
Menteri Sosial juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam pemutakhiran data melalui Agen Perlinsos. Peran tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses maupun literasi digital agar tetap dapat terjangkau dalam proses pendataan.
“Jajaran Polri memiliki jaringan yang sangat luas hingga ke tingkat desa dan kampung. Kedekatan tersebut merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak lagi terlewat dalam sistem pendataan,” kata Menteri Sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., menekankan pentingnya keamanan, pengawasan, serta koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan program transformasi digital pemerintah.
Ia juga mendorong jajaran Polri untuk memperkuat monitoring secara berkala di wilayah masing-masing serta segera melakukan koordinasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Bagi jajaran Polda Papua, arahan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam memastikan informasi dari lapangan dapat disampaikan secara akurat serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.
Admin 081357848782 (0)