SURABAYA, TRIBUNUS.CO.ID - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi bertema "Level Up UMK Pangan" sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan. Kegiatan ini menghadirkan edukasi dan layanan konsultasi gratis mengenai pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan produk melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengembangan usaha.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 4–5 November 2026, di Ruang Rapat 203, Siola Lantai 2, Jalan Tunjungan Nomor 1–3, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 205 peserta, dengan rincian 101 peserta pada hari pertama dan 104 peserta pada hari kedua. Berbagai materi disampaikan oleh narasumber dari DPMPTSP Kota Surabaya, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta edukasi pemanfaatan teknologi digital.
Ria Dwi Rafita Sari, S.E., selaku Ketua POKJA Kegiatan Sosialisasi pada Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha DPMPTSP Kota Surabaya, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Level Up UMK Pangan diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kelengkapan legalitas serta meningkatkan pemasaran produknya. Ia mengaku senang melihat tingginya minat pelaku UMK untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang tercermin dari jumlah peserta mencapai 205 orang selama dua hari pelaksanaan. Menurutnya, kelengkapan legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang kerja sama dengan perusahaan berskala besar sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk. "Yang paling besar yang saya harapkan untuk pelaku UMK adalah mereka benar-benar mengurus semua legalitasnya. Sehingga nanti produk pangannya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar," ungkap Ria. Ia berharap pelaku UMK di Kota Surabaya semakin berkembang, mampu meningkatkan omzet dan jumlah pembeli, serta memperluas pemasaran hingga ke luar daerah.
Salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan ini adalah pemenuhan persyaratan perizinan dan sertifikasi produk pangan. Melalui layanan DPMPTSP Kota Surabaya, peserta memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha. Selain itu, Titin Wulandari memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan proses perizinan atau izin edar produk pangan olahan melalui BPOM. Sementara itu, Abbasi, S.Kom., M.I.Kom., menyampaikan materi mengenai sertifikasi halal, termasuk tahapan pengajuan sertifikasi serta pentingnya pemenuhan ketentuan halal pada produk yang dipasarkan. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Selain memperoleh materi, peserta juga memiliki kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung tanpa dipungut biaya. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat menyampaikan pertanyaan maupun kendala kepada petugas atau narasumber sesuai bidang yang dibutuhkan. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB, misalnya, dapat meminta informasi mengenai prosedur dan persyaratan pendaftarannya kepada petugas DPMPTSP Kota Surabaya. Konsultasi juga tersedia bagi peserta yang membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan produk pangan, sertifikasi halal, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh arahan sesuai kebutuhan usahanya.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah kemampuan pelaku UMK dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Dalam sesi edukasi digital, Jafir Walid Pamungkas memberikan materi mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu untuk mendukung kegiatan usaha, antara lain dalam menganalisis pasar, mengembangkan ide desain kemasan, dan menyusun materi promosi produk pangan. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu pelaku usaha mengeksplorasi ide dan menyiapkan konten pemasaran sesuai kebutuhan. Meski demikian, hasil yang dibuat dengan bantuan AI tetap perlu diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi produk, karakter usaha, serta informasi yang benar. Penggunaan AI secara bijak diharapkan dapat mendukung kreativitas pelaku UMK tanpa menghilangkan peran penilaian dan keputusan pemilik usaha.
Kegiatan ini juga memberikan informasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Materi tersebut memperluas pemahaman peserta bahwa pengembangan usaha tidak hanya berkaitan dengan produk dan pemasaran, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha. Melalui edukasi ini, pelaku UMK diharapkan dapat memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi selama bekerja.
Melalui kegiatan bertema "Level Up UMK Pangan", DPMPTSP Kota Surabaya berupaya mendorong pelaku UMK pangan agar semakin siap dalam mengembangkan usahanya, baik dari sisi pemenuhan persyaratan perizinan maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Edukasi dan layanan pendampingan yang diberikan diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas serta daya saing produk sehingga mampu mengembangkan usaha secara lebih mandiri, adaptif, dan kompetitif di Kota Surabaya.
Penulis : Nur Musyafa’ah, Rizky Nurhidayat Perdana (Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur)
Editor: Hariono


Admin 081357848782 (0)