SURABAYA,TRIBUNUS.CO.ID — Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur mengangkat isu hubungan pusat dan daerah melalui SINAGARA VIII atau Konferensi Nasional Administrasi Negara. Berdasarkan poster kegiatan, konferensi ini mengusung tema “Resentralisasi Pemerintah dan Masa Depan Pelayanan Publik di Tingkat Lokal”. Agenda tersebut dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, mulai pukul 07.30 hingga selesai, bertempat di Ballroom Wimaya, Twin Tower B, lantai 11. Melalui tema tersebut, SINAGARA VIII membuka ruang pembahasan mengenai arah tata kelola pemerintahan serta kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Poster mencantumkan tiga narasumber dengan latar belakang pelayanan kesehatan, teknologi pemerintahan, dan akademisi administrasi publik. Mereka adalah Dr. dr. Endah Woro Utami, MMRS, Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar; Yulius Yuwono Saputra, S.H., M.M., Asisten Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan; serta Dr. Arimurti Kriswibowo, S.IP., M.Si., M.Th., dosen Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur. Jalannya sesi dijadwalkan dipandu oleh moderator Oktarizka Reviandani, S.AP., M.AP. Keragaman latar belakang narasumber menyediakan sudut pandang yang relevan untuk membahas keterkaitan antara kebijakan pemerintahan, pengembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan di tingkat lokal.
Isu resentralisasi menjadi pokok bahasan yang berkaitan dengan pembagian peran dan kewenangan antartingkat pemerintahan. Dalam konteks pelayanan publik, pembahasan ini relevan untuk menelaah bagaimana arah kebijakan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda di setiap daerah. SINAGARA VIII juga membuka call for paper dengan tujuh subtema. Dua di antaranya membahas hubungan pusat–daerah dan otonomi daerah serta resentralisasi dan tata kelola sektor publik. Kedua subtema tersebut memberi ruang bagi kajian mengenai pengaturan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Subtema lainnya mencakup keuangan daerah dan desentralisasi fiskal; collaborative governance dan pelayanan publik; serta inovasi dan digital governance. Cakupan ini memperluas pembahasan dari aspek hubungan kelembagaan menuju dukungan pembiayaan, kerja sama antarpihak, dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Dua subtema berikutnya adalah public values yang meliputi ethics, transparency, dan accountability, serta reformasi birokrasi dan kapasitas pemerintah daerah. Melalui cakupan tersebut, pembahasan konferensi juga memberi tempat bagi nilai etika, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan.
Rangkaian topik tersebut menunjukkan luasnya persoalan yang dapat dikaji dalam pembahasan masa depan pelayanan publik lokal. Hubungan kewenangan, pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi, dan kapasitas birokrasi merupakan aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SINAGARA VIII, pembahasan mengenai resentralisasi diharapkan dapat memperkaya pertukaran pengetahuan tentang administrasi negara dan pelayanan publik. Kajian serta gagasan yang dihimpun melalui konferensi dapat menjadi bahan diskusi mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penulis : Vidya Imanuari Pertiwi
Editor : Hariono
Admin 081357848782 (0)