Bupati Trenggalek, Sudah Bukan Jamannya Orang Mendapatkan Pelayanan Disuruh Datang ke Kantor Pemerintah, Ini Alasannya



Trenggalek, www.tribunus.co.id  - Pernyataan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang mendengungkan
'sudah tidak jamannya orang mendapatkan pelayanan disuruh datang ke kantor pemerintah' menarik perhatian banyak pihak. Tantangan aparatur pemerintah kedepan semakin hebat untuk bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kepada para awak media, Bupati Trenggalek ini  membeberkan mengenai maksud dari perkataannya, "Inikan  mimpi kita ke arah Government 4.0," ucapnya.

"Saat ini kita berupaya punya smart center, kemudian beberapa minggu ini dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) berusaha mensinkronkan OSS yang ada di pusat dengan sistem yang ada di OPD-OPD," lanjutnya.

Kita akan mengupayakan Mall online pelayanan publik, harapannya orang membayar pajak PBB tinggal scan barcode dan membayarnya menggunakam Go Pay, atau Link Aja atau dengan menggunakan metode pembayaran-pembayaran online yang lain.

Kita tidak perlu obrak-obrak ke kantor desa dan lain sebagainya. Saya yakin kalau pelayanan makin dipermudah, kepuasan makin tinggi kemudian sesuai dengan Pak Jokowi, kebijakan itu di deregulasi, sehingga ada banyak benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat bisa cepat tumbuh.

Bila pelayanan semakin baik, kepuasan masyarakatnya baik, otomatis masyarakat akan mempercayakan pelayanan di Trenggalek dan tidak akan banyak orang yang akan eksodus keluar.

"Bung Ridwan Kamil dalam suatu acara menyebutkan ingin mentransformasi Pemerintahan. Yang pertama Pemerintahan 1.0 pemerintahan yang berorientasi bahwa jika ada aturannya, baru saya ada kegiatannya, kalau tidak ada aturannya atau belum jelas maka jalankan yang gampang-gampang saja," jelas Bupati termuda ini.

Terus naik ke Pemerintahan (Government) 2.0, ada peraturannya kalau ada tambahan penghasilannya baru saya kerja. Tapi kalau tidak ada tambahan penghasilannya nanti dulu. Mukin ini ikhtiar kita saat ini, kami bersama tim TAPD dan seluruh jajaran, mengupayakan ada tambahan penghasilan bisa naik mungkin sampai dua kali lipat mulai PAPBD tahun 2019 ini.

Tahun depan sebenarnya cita-citanya kita naikkan lagi tapi keuangan kita tidak memungkinkan karena dana transfer yang menurun.

"Tapi sebagai bagian dari masyarakat bila melihat sudah dinaikkan namun kerjanya biasa-biasa saja, jangan-jangan dapatnya lebih banyak sebelumnya. Pertanyaannya dapat lebih banyak dari mana, mendapatkan tambahan 2 kali lipat kok tidak semangat."

Yang ketiga Government 3.0, bukan hanya memanfaatkan sumberdaya dari APBD atau Pemerintahan saja, tetapi merangkul semua stakeholder, publik privat partnership, apakah itu NGO, private sector, wiraswasta, konsultan kita ajak  mencapai cita-cita atau visi bersama. Ino yyang sudah dicapai oleh kota maju, public private dialog berjalan dengan baik.

Kita berupaya di Dinas Pariwisata dan Penanaman Modal,  ingin membuat beberapa investasi dengan atraksi pariwisata dengan memanfaatkan aset kita atau aset Perhutani  tanpa mengeluarkan APBD dan APBN dengan skema Equity Crowdfunding.

Terus yang terakhir ada Government 4.0 dimana pelayanan itu digitalisasi. Kalau katanya Bung Ridwan Kamil sudah tidak jamannya orang mendapatkan pelayanan disuruh datang ke kantor pemerintah, atau diminta datang ke kantor tertentu.

Kalau bisa tidak datang di kantor pelayanan pun, mereka bisa mendapatkan pelayanan. "Kita bercita-cita bisa menuju kesana," tandasnya. (Humas)

Artikel Terkait

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.